DPMPTSP KABUPATEN FAKFAK

Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan Penanaman Modal


Legalitas badan usaha PMA hanya bisa berbentuk perseroan (PT) yang berlokasi di Indonesia berbeda dengan PMDN yang badan usahanya boleh tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, maupun berbadan hukum hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Jika sudah memenuhi persyaratan  di atas, investor akan memperoleh layanan berupa:

  1. Pelayanan perizinan
  2. Pelayanan non perizinan

Perizinan adalah bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman modal. Pelayanan persetujuan ini di keluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai kewenangnya diatur oleh peraturan uang berlaku. Jenis pelayanan perizinan Penanaman modal meliputi:

  1. Pendaftaran Penanaman modal
  2. Izin prinsip Penanaman modal
  3. Izizn prinsip perluasan Penanaman modal
  4. Izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha merger (penabungan perusahaan) Penanaman modal  dan izin usaha perubahan
  5. Izin lokasi
  6. Persetujuan pemanfaatan ruang
  7. Izin medirikan bangunan (IMB)
  8. Izin gangguan (UUG/HO)
  9. Surat izin pengambilan air bawah tanah
  10. Tanda daftar perusahaan (TDP)
  11. Hak atas tanah
  12. Izin-izin lainnya dalam rangka pelaksanaan Penanaman modal.

Non perizinan adalah bentukkemudahan  pelayanan, fasilitas fiscal, dan informasi mengenai Penanaman modal sesuai aturan yang berlaku. Jenis pelayanan meliputi

  1. Fasilitas bea masuk atas impor mesin
  2. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan
  3. Usulan untuk mendapatkan fasilitas pajak penghasilan (PPh)
  4. Angka pengenal importer produsen (API-P);(RPTKA); rekomendasi visa untuk bekerja (TA.01)
  5. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA)
  6. Insentif daerah
  7. Layanan informasi dan layanan pengaduan ketika seorang investor akan berinteraksi dengan birokrasi penanman modal di Indonesia, maka langkah yang sebaiknya dilakukan :

1)      Melihat peluang bidang usahanya. Caranya dengan menyesuaikan rencana bidang usahanya berdasarkan peraturan presiden nomor 36 tahun 2010 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman modal

2)      Menentukan tempat layanan (kantor pelayanan terpadu satu pintu-PTSP) untuk pemprosesan perizinan Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi, bidang usaha penting, serta Penanaman modal yang menggunakan modal asing maka kantor PTSP BKPM dapat menjadi pilihannya. Sementara kantor PTSP daerah (sesuai wilayah proyek) dapat memproses perizinan Penanaman modal yang menggunakan modal dalam negri atau bidang usaha lainnya yang mendapat pelimpahan dari BKPM. Apabila pemprosesan perizinan dan non- perizinan tidak saling berkaitan, investor dapat mengajukan permohonan perizinan melalui SPIPISE (sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik).   

 

Layanan Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Alamat Kantor : JL.Jendral Sudirman, Wagom, Fakfak, Papua Barat